Editorial, KarebaDIA – Framing media yang menempatkan Andalan Hati unggul melalui mulut guru besar adalah contoh betapa fakta, realitas dalam ’event’, kerap kali diabaikan saat memberi pilihan atau tanggapan atas proses Debat Publik Pilgub Sulsel 2024.
Semua terkuak pada Debat Perdana Pilgub Sulsel yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Djemma, Senin (28/10) pukul 19.00 Wita.
Temanya, “Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik yang Aksesibel dan Responsif.”
Pernyataan bahwa Makassar tidak ada sawah dari Paslon 2 adalah contoh betapa pengetahuan Paslon 2 tentang keberadaan lahan pertanian di Makassar patut dipertanyakan.
Jika ini yang menjadi alasan penilaian guru besar yang digemborkan di media itu, betapa jenakanya.
Bagaimana mau melayani petani, kalau data luas atau eksistensi sawah saja tidak ditahu?
Lalu, saat Andi Sudirman menyebut ’saya’ dalam sejumlah program mestinya bisa dibalas Paslon 1 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Sulsel sejak 2019 adalah buah tangan Nurdin Abdullah yang dilanjutkannya.
Dilanjutkan dengan kemampuan eksekusi yang mengkhawatirkan.
Buktinya, hutang mencapai 1,7 triliun sementara di RPJMD sudah jelas peruntukan dan sumber dananya. Ini jelas pememimpinan yang gagal dalam mengeksekusi program.
Faktanya dari debat semalam Paslon 2 seperti tidak tahu apa yang mesti dilakukan secara sistematis, hal yang mesti jelas basisnya dan tidak serampangan dalam mengambil contoh.
Misalnya, fungsi moderasi pembangunan. Saat ditanya bagaimana moderasi kebebasan bagi adat, bagi agama, yang malah dibeberkan penganggaran dana sekian triliun untuk Toraja.
Begitulah.
Dengan kekayaan Sulsel yang besar, sumber daya melimpah, mestinya bisa bermuara surplus bagi neraca ekonomi Sulsel. Ini malah numpukin hutang.
Sementara, pasangan Danny – Azhar (DIA) berhasil menjelaskan visi misi dengan jelas dan rasional. Juga relevansinya dengan tagline ‘Save Sulsel‘.
Penguasaan data dan informasi valid seperti data kemiskinan, pengelolaan sampah, keberagaman beragama, atensi pada adat hingga alokasi sumber daya untuk sejumlah aspek dan komunitas.
Terkait ungkapan Paslon 2, petani, nelayan, dan masyarakat marginal mestinya marah saat mereka diabaikan oleh pemerintah karena dianggap tiada.
Keliru besar jika Paslon 2 menyebut Makassar tidak punya sawah, padahal data menunjukkan ada 2 ribu hektar! Coba cek di Lakkang hingga Tamalanrea.
Pada debat bertema pelayanan publik yang responsif gender dan berkeadilan, mestinya mereka, para petani, atau nelayan, bisa menyuarakan bahwa selama ini pupuk terbatas, harga pupuk mahal, sarana produksi mahal, BBM mahal, sulit dijangkau dan lain sebagainya. Hal yang mestinya bisa meng-counter pendapat yang memuja-muji Paslon tertentu.
Jika model kepempimpinan seperti selama ini, maka itu berarti penderitaan petani hingga nelayan Sulsel akan tetap berlanjut.
Oh iya, KarebaDIA mencatat, ada yang mengemuka semalam tentang pandangan seolah-olah ‘saya’ lah sehingga program berjalan.
Padahal ini kerja bersama, mengurus bersama. Menjadi pemimpin adalah menjadi mediator persoalan.
Menjadi pemimpin adalah tentang bagaimana mengelola perbedaan.
Sejumlah kasus menyeruak, Sekda Provinsi yang berhasil ‘dinormalisasi’ karir dan dikembalikan ke Pemprov Sulsel adalah bukti bahwa ada yang tidak beres di urusan tata kelola birokrasi.
Publik tentu akan berpikir, atau ASN tingkat bawah akan merenung.
”Sedangkan Sekda Provinsi mengalami hal seperti itu, bagaimana dengan kami yang rendahan ini?”
Kini kita jadi mengerti, Pasangan Danny – Azhar punya kombinasi dengan kapasitas di atas rata-rata dan memang layak diunggulkan.
Terkait Debat Publik Pilgub Sulsel semalam, KarebaDIA memberi pasangan DIA angka 80, sementara pasangan Andalan Hati 60 karena sejumlah blunder data dan jawaban yang tak relevan.
Menyaksikan gesture Paslon 02, saat menjawab pertanyaan sensitif seperti kebudayaan, adat, perempuan, perkawinan anak, sudah menunjukkan bahwa ada yang belum maksimal ditangani, atau tidak sesuai ekspektasi publik.
Harus diakui, pasangannya, Fatmawati Rusdi cukup tenang dan baik dalam menyampaikan dan mengatur pendapat. Sayangnya, dia blunder saat ’menyerang’ keberhasilan program pembangunan Kota Makassar, kota dimana dia jadi Wakil Walikota.
Apa arti proses Debat Publik semalam bagi DIA? Tentu perlu penyempurnaan ke depan.
Pertama, menyiapkan data pembangunan yang lebih valid per tema, sektor, isu,
Kedua, berbagi peran dengan penekanan pada siapa bicara ’punchline’ dan siapa yang mengantar masuk ke pokok permasalahan dan solusi. Berpacu dengan waktu.
Ketiga, menyiapkan langkah-langkah pasti, roadmap untuk sejumlah program atau visi misi yang telah dipilih dengan menggunakan diksi kuat, kalimat tajam dan telak.
Jika ini dijalankan, bukannya tidak mungkin angka 100 bakal diraih Paslon 1.
Redaksi KarebaDIA
Diperkenankan mengutip sebagian atau keseluruhan informasi dari portal KarebaDIA sepanjang untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi agenda politik Danny Pomanto - Azhar Arsyad (DiA).
