Makassar, KarebaDIA — Kesejahteraan nelayan menjadi fokus pemerintahan Danny-Azhar (DIA) jika nanti ia terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pada 27 November 2024.
Hal itu disampaikan Calon Gubernur Sulsel Moh Ramdhan Pomanto saat blusukan ke TPI Paotere di Jalan Sabutung Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Minggu (17/11) pagi.
Sebagai Wali Kota Makassar dua periode, TPI Paotere merupakan salah satu pusat ekonomi khususnya di bidang perikanan yang menjadi perhatiannya saat menjabat.
Bahkan, sebelum masa jabatannya di periode pertama berakhir 2019 lalu ia mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp30 miliar guna untuk pembenahan TPI Paotere.
Namun sayang, pada Oktober 2019 lalu TPI Paotere diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), sehingga bukan menjadi kewenangan pemerintah kota lagi
Berdasarkan berita acara serah terima, aset yang diserahkan yaitu mulai dari kantor UPTD, bangunan TPI, kios depan dan belakang, hingga pelataran parkir.
“Sayangnya waktu dua tahun Pj Wali Kota masuk ini (TPI Paotere) diserahkan ke provinsi, dan waktu pak Bahtiar saya minta kembali. Kenapa karena kita sudah punya gambarnya, kita sudah punya siteplan-nya, uang sudah ada, sayangnya itu dialihkan ke sana (Pemprov Sulsel),” cerita Danny Pomanto.
“Maka ada dua tindakan yang bisa kita lakukan, ini (TPI Paotere) kembalikan ke Makassar atau tungguma di Provinsi,” tegas Danny Pomanto dalam lawatan politiknya di TPI Paotere.
Danny Pomanto menilai TPI Paotere ini bukan hanya sekadar tempat menjual ikan melainkan ada unsur sejarah di dalamnya. Tempat lahirnya Kota Makassar, pertemuan Raja Gowa dan Tallo.
Sehingga dirinya merasa paling keberatan jika ada pihak yang ingin memindahkan TPI Paotere. Apalagi perubahan status pelelangan ikan ini saat ia tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota Makassar.
“Atas izinta semua, saya mau kembalikan tempat ini jadi TPI supaya teman-teman bisa tetap di sini. Inikan statusnya di tingkatkan, dan saya keberatan karena di kasih naik waktu saya tidak ada. Kalau saya ada pasti saya jagaki,” ucapnya.
Jika terpilih nantinya, ia juga berjanji akan mempermudah izin perikanan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.
“Janji saya, saya tidak akan membuat nelayan menderita gegara izin,” ungkapnya.
Pasangan Nomor Urut 1 Danny-Azhar memiliki program Government Offtaker, yaitu membeli produk petani dan nelayan dengan harga yang layak sebagai upaya pemerintah provinsi untuk menjamin kesejahteraan kehidupan petani dan nelayan. (*)
Diperkenankan mengutip sebagian atau keseluruhan informasi dari portal KarebaDIA sepanjang untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi agenda politik Danny Pomanto - Azhar Arsyad (DiA).
