Kolom, KarebaDIA – Tahapan perhelatan politik Sulawesi Selatan tahun 2024 sedang berlangsung. Salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pemilih adalah debat terbuka antar pasangan calon (Paslon) yang memaparkan mengenai visi dan misi masing-masing Paslon.
Visi dan misi program kerja paslon diajukan sebagai salah satu dokumen penting yang wajib disiapkan dimana isinya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) baik Gubernur di tingkat Provinsi maupun Bupati/Wali Kota di tingkat Kabupaten/Kota.
Kali ini saluran televisi nasional Kompas TV memperoleh hak siar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyiarkan secara langsung debat terbuka Paslon Gubernur Sulsel 2024, Senin (28/10), malam.
Debat dimulai dengan seremoni pembukaan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan sambutan Ketua KPU SULSEL Hasbullah, S.Sos., M.Kesos.
Pada sesi pertama pasangan nomor 1 Danny Pomanto – Azhar Arsyad diberikan kesempatan awal memaparkan visi dan misinya disusul kemudian pasangan nomor 2 Andi Sudirman – Fatmawati.
Pada tahap ini kedua pasangan masih terlihat normatif dalam pemaparannya karena tentu saja visi dan misi yang mereka sampaikan sudah khatam sebelumnya.
Pada sesi kedua diajukan pertanyaan kepada Paslon yang sudah dibuat oleh para panelis. Paslon diminta untuk mencabut nomor urut di dalam fishbowl yang telah disiapkan oleh KPU.
Sesi berikutnya adalah tanya jawab antar paslon. Pada sesi inilah dapat dilihat kedalaman pengetahuan dan kemampuan masing-masing paslon.
Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan diskusi diantara kedua paslon dan pada momen tersebut nampak dengan jelas siapa diantara paslon yang mengetahui dengan baik mengenai regulasi dari setiap kebijakan.
Setidaknya terdapat beberapa hal yang membuat pasangan nomor 2 melakukan blunder ketika mengajukan pertanyaan bahkan jawaban yang bermaksud mendowngrade lawan debatnya.
Tatkala Andi Sudirman menyoroti masalah jembatan Barombong yang menurutnya seakan-akan dilakukan pembiaran dan tidak menjadi perhatian serius pemerintah Kota Makassar, maka seketika Danny Pomanto menjelaskan bahwa jembatan Barombong adalah termasuk jembatan yang panjang bentangannya melebihi 400 meter.
Khusus jembatan dengan panjang bentangan diatas 400 meter adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ternyata usulan ini tidak pernah tertuang dalam list yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel kepada pemerintah pusat.
Hal kedua yang menjadi blunder Andi Sudirman adalah menyangkut sektor pertanian, bagaimana membantu petani yang mulai saat tanam sudah sessa (susah) dalam penyediaan bibit, pupuk, air sampai kepada penanganan pasca panen.
Danny Pomanto mengajukan satu strategi untuk membantu petani dalam memberikan kepastian dan perlindungan nilai jual hasil panen dengan istilah government off taker (GOT).
GOT adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulsel (jika pasangan Danny Pomanto – Azhar Arsyad diberikan amanah oleh rakyat Sulawesi Selatan menjadi Gubernur periode 2025-2030) dalam rangka menjaga kestabilan harga jual hasil panen dari para petani jika terjadi harga anjlok akibat datangnya musim panen sesuai dengan teori ekonomi bahwa harga turun ketika penawaran meningkat.
Blundernya pada bagian akhir sesi ini karena Andi Sudirman menyebut bahwa “agak susah kita untuk berdiskusi karena kota (Makassar) tidak punya sawah”. Padahal sesuai dengan data Biro Pusat Statistik (BPS) di wilayah Kota Makassar terdapat 2.636 Ha areal persawahan.
Seorang pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan cukup terhadap sebuah persoalan pasti menimbulkan permasalahan dalam menangani persoalan itu.
Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 36 mengingatkan, “Dan janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui, namun pastikanlah kebenarannya terlebih dahulu sebelum kalian mengatakannya“.
Maka benarlah apa yang dikatakan Socrates beberapa abad lalu bahwa, “Ketidaktahuan adalah akar dari segala kejahatan“. (*)
Diperkenankan mengutip sebagian atau keseluruhan informasi dari portal KarebaDIA sepanjang untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi agenda politik Danny Pomanto - Azhar Arsyad (DiA).
