Makassar, KarebaDIA – Tindakan tegas Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto terhadap sejumlah pejabat yang diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada Serentak yang baru saja digelar mendapat respon sejumlah pihak.
Salah satunya dari Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS), Asri Tadda yang menyebut ancaman Danny kepada pejabat yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku adalah kebijakan yang patut diapresiasi.
“Saya kira kita semua paham, bahwa demokrasi berkualitas hanya bisa terwujud jika semua pihak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan tertentu dapat menjaga netralitasnya,” kata Asri di Makassar, Jumat (06/12/2024).
Asri menyebut, pihak-pihak yang dituntut aturan untuk menjaga netralitas mulai dari pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, serta penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Dijelaskannya, netralitas semua pihak tersebut, semata-mata untuk menjaga Pilkada berjalan dengan baik tanpa ada intervensi pihak-pihak tertentu yang cenderung bisa menguntungkan salah satu kandidat yang berkontestasi.
“Selama ini aturannya kan sudah jelas, semua harus netral. Juga termuat dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Pelanggaran akan netralitas ini adalah pidana. Bahkan, bisa berujung pada pemecatan,” jelas Asri.
Hanya saja, persoalan netralitas dalam Pemilu atau Pilkada masih sering dianggap hal sepele. Padahal pengaruhnya dalam memobilisiasi dukungan warga kepada paslon tertentu sangat besar.
Menurut Asri, dalam praktek demokrasi rakyat perlu diberikan ruang yang terbuka untuk bisa secara cermat memilah dan memilih calon pemimpinnya secara independen, tanpa dipengaruhi pihak luar.
“Itulah sesungguhnya esensi demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan di luar dari konsep itu. Pemimpin yang terpilih dari proses demokrasi yang benar bukanlah pesanan atau pengkondisian dari pihak tertentu, melainkan benar-benar dipilih oleh rakyat,” beber Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) itu.
Karena itu, dirinya mengapresiasi ketegasan Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang hendak menegakkan aturan demi menjaga kualitas demokrasi di daerah ini.
“Jika semua pejabat bisa setegas beliau, saya kira demokrasi akan lebih baik. Implementasi aturan seperti ini tentu akan jadi pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap Asri.
Dirinya mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian yang terpisah dari status Danny sebagai salah satu kandidat di Pilgub Sulsel baru-baru ini.
“Harus dilihat sebagai hal yang terpisah. Kita harus fair soal ini dan beliau (Danny) juga saya lihat begitu. Kebijakan ini murni dalam jabatannya sebagai Wali Kota Makassar yang ingin menegakkan aturan yang ada,” ungkap Asri yang juga Juru Bicara Danny-Azhar (DIA).
Bahkan ketegasan Danny soal netralitas ini, sambung Asri, seharusnya juga diikuti oleh pejabat-pejabat lain yang memegang tampuk pemerintahan di level manapun.
“Sepanjang persoalan netralitas tidak diindahkan atau malah dianggap lazim dan biasa saja, saya pesimistis dengan kualitas demokrasi kita. Padahal Pemilu atau Pilkada itu adalah momentum strategis merubah nasib rakyat. Tapi kalau banyak pihak yang tidak netral, apa yang bisa kita harapkan?” pungkasnya. (*)
Diperkenankan mengutip sebagian atau keseluruhan informasi dari portal KarebaDIA sepanjang untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi agenda politik Danny Pomanto - Azhar Arsyad (DiA).
