BeritaBerita FotoKolomVideo

DIA Peduli Kebutuhan Petani hingga Nelayan, Muhammad Haekal: Government Off-Taker Kuncinya

Tim Redaksi
20
×

DIA Peduli Kebutuhan Petani hingga Nelayan, Muhammad Haekal: Government Off-Taker Kuncinya

Share this article
Muhammad Haekal, duduk depan kedua dari kiri bersama Daeng Ical di atas pinisi di area Tugu MNEK, Jumat, 22/11/2024 (dok: Istimewa)

KarebaDIA – Muhammad Haekal, Sekretaris DPW PKB Sulawesi Selatan melihat dari sisi lain terhadap kesungguhan pasangan Danny-Azhar atau DIA dalam mengkampanyekan Agromaritim sejauh ini.

Pria asal Luwu Raya ini menyebut setelah mengunjungi kurang lebih 900 titik di tanah Sulawesi Selatan, pasangan DIA telah menyampaikan agenda besar tentang reformasi agromaritim.

Agromaritim yang dimaksud melingkupi usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan hingga perikanan dengan menawarkan konsepsi Government Off-taker. Pemerintah menjadi pembeli dan penampung komoditi saat harga drop.

“DIA mendatangi rakyat, mendengar suara suara rakyat, berdiskusi dengan rakyat,” ujarnya.

“Mulai dari Ajattapareng, Luwu Raya, Toraja, Bosowa, Selatan Sulsel sampai di Kepulauan Selayar dan membawa pesan perubahan untuk tata kelola dan pembiayaan penghidupan agromaritim kita,” ucapnya kepada KarebaDIA.Com, di sela Kampanye Akbar Danny-Azhar di Tugu MNEK, Jumat, 22/11/2024.

“Kesimpulannya rakyat butuh kehidupan yang lebih baik, butuh perubahan menuju kesejateraan, butuh layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua,” ucapnya.

“Kita sesungguhnya butuh tradisi dan budaya pertanian dan maritim yang terus terjaga dengan baik,” jelasnya.

“Petani butuh bibit, air untuk tanaman, alsintan, pengetahuan bertani, pupuk dan harga untung saat panen. Ini yang menjadi pesan dan Kesimpulan dari pelaksanaan Kampanye Danny-Azhar sejak mulai menyusuri Sulawesi Selatan,” kata dia.

Tentang Government Off-traker, Haekal menyebut sebagai tawaran kelembagaan pemerintah Sulsel yang bisa menunjuk badan atau pengelola pembelian dan penyimpanan komoditi dengan membeli saat harga anjlok.

“Persoalan berulang, bertahun-tahun di urusan agraria, maritim itu kunci solusinya di urusan pembelian komoditi saat jatuh harga. Pemerintah harus andil di situ, jadi bagian solusi. Kasihan rakyat kita kalau dibiarkan menanggung bebannya,” tegasnya.

“Pemerintah Provinsi bisa mengalokasikan anggaran atau modal membeli produk, apalagi jika ada kerja sama dengan pihak swasta yang siap jadi peserta off-taker,” tambahnya.

“Yang juga tidak kalah penting dan prioritas adalah desa butuh tambahan anggaran untuk memajukan desanya. Kenapa? Agar pembangunan di desa tumbuh, kabupaten tidak harus defisit sumber daya manusia karena terserap ke kota,” jelasnya.

”Jadi, DIA Menjawab semua itu dengan Visi dan Misi berbasis kebutuhan rakyat di atas, dengan solusi dari problem pokok rakyat Sulsel,” pungkas Haekal.

Redaksi

Diperkenankan mengutip sebagian atau keseluruhan informasi dari portal KarebaDIA sepanjang untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi agenda politik Danny Pomanto - Azhar Arsyad (DiA).