Editorial, KarebaDIA – Saudara-saudara pembaca KarebaDIA, korupsi berdampak sangat merugikan bagi pemerintahan, masyarakat atau publik di daerah.
Jika korupsi merajalela maka Pemerintahan akan kehilangan kepercayaan publik. Korupsi akan mengurangi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
Dengan korupsi yang masif, kinerja pemerintahan pasti buruk. Uang masuk ke kantong pribadi dan kroni, itu artinya, anggaran negara yang bocor menghambat pelaksanaan program publik.
Dengan korupsi, maka ada peningkatkan biaya pemerintahan, hutang yang mestinya dipakai membiayai pembangunan malah menjadi bancakan, di sisi lain, layanan publik menjadi mahal dan tidak efisien.
Apa dampak korupsi pada daerah? Tentu saja kemunduran ekonomi. Koruspi menghambat investasi dan pengembangan infrastruktur, ada ketimpangan sosial. Dana untuk kesejahteraan tidak sampai ke masyarakat.
Dengan koruspi, degradasi layanan publik kacau balau. Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar terabaikan.
Pendek kata, korupsi merusak fondasi pembangunan dan menciptakan siklus kemiskinan di masyarakat yang langgeng. Maka tetap miskinlah daerah, koruptor dan anteknya yang kaya raya.
Pemimpin yang diharapkan
Nah, pembaca sekalian, jika anda rajin membaca buku tentang demokrasi, pemerintahan dan kepemimpinan, maka sudah pasti anda akan menemukan sejumlah kuot-kuot menarik tentang bagaimana dan seperti apa pemimpin yang berintegritas itu.
Kuot-kuot itu merupakan basis gambaran tentang corak kepemimpinan yang selaras dengan kebutuhan pemerintahan di Sulawesi Selatan ke depan.
Minggu kemarin di tengah derasnya hujan, Komite Antikorupsi Sulawesi Selatan atau ACC Sulsel menggelar penandatangani komitmen atau pakta integritas antikorupsi demi Pilgub Susel yang berkualitas.
Entah karena faktor hujan atau surat undangan yang tak sampai, yang datang meneken berkas itu hanya Pasangan Danny-Azhar, Paslon lain tanpa konfirmasi sesuai berita tersiar.
Sebelum menyinggung apa makna pakta integritas bagi pemimpin, ada baiknya kita elaborasi seperti apa yang pemimpin yang baik dan layak dirindukan atas nama publik.
Yang pertama pasti berkaitan dengan kejujuran.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, tanpa manipulasi tanpa mengibuli si pendengar atau masyarakat awam.
Yang kedua bahwa dia harus konsisten. Tanpa konsistensi, atau komitmen yang tidak dilandasi kejujuran maka pastilah kebijakan pemerintahnnya tidak ada kesesuaian antara ucapan dan tindakan.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung Jawab. Bagaimana bisa bertanggung jawab pada masyarakat atau konstituennya jika bohong menjadi perilakunya?
Mengaku cinta pada masyarakat Susel tetapi di sisi lain mencampakkan unsur-unsur sosial di dalamnya?
Pembaca sekalian, selain itu, bolehlah kita sebut pemimpin yang baik adalah mereka yang mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain, dan yang pasti berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan.
Banyak dimensi pemimpin yang baik, termasuk dia punya sikap mendorong praktik berkeadilan, pada diri, organisasi dan sistem sosial kemasyarakatan.
Adil berarti bertindak tanpa bias, menghormati hak setiap individu. Bagaimana mau adil kalau hal-hal fundamental saja dia bohong?
Praktik pemerintahan yang baik dalam teori demokrasi menyebut aspek transparansi sebagai faktor penting.
Itu artinya seorang pemimpin harus bersikap terbuka terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan.
Bagaimana mau transparan karena di belakang pemimpin ada sejumlah kepentingan yang dibungkus, dipoles dan ’seakan-akan’ padahal dia menyiapkan tudung kebohongan dengan sejumlah akal bulus praktik pemerintahan?
Seorang pemimpin harus punya keteladanan.
Pemimpin yang gagal adalah mereka yang mempertontonkan praktik culas, money politic, pengangkangan hukum dan semena-mena pada sesama. Banyak contohnya di sekitar kita yang mestinya menjadi alasan mengapa tidak memilih pemimpin demikian.
Sehingga, seorang pemimpin mestinya memberikan contoh positif kepada tim atau masyarakat.
Yang juga tidak kalah penting adalah berkomitmen pada kepentingan umum bukan kepentingan keluarga, kerabat atau golongan.
Jadi, pemimpin yang baik adalah mereka yang memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Komitmen kepemimpinan Danny-Azhar
Oleh sebab itu, tentu saja kita memberi satu jempol besar untuk pasangan Danny-Azhar yang sigap dan rela menandatangani Pakta integritas yang dilakukan di depan publik sebagaimana saat diundang ACC Sulsel kemarin, Ahad, 17/11/2024.
Jelas sekali bahwa pasangan Danny-Azhar punya visi misi tentang bagaimana mestinya pemimpin mendorong aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat dalam program-program pembangunan mereka.
Danny-Azhar sadar bahwa pemimpin atau siapapun kita harus punya komitmen pada tanggung jawab tertentu.
Kepemimpinan yang baik adalah mereka yang selalu melibatkan publik dalam setiap kebijakannya.
Oleh sebab itu ketika menyaksikan pasangan Danny-Azhar menandatangani pakta integritas kemarin, itu berarti mereka siap diikat moral dan tingkah lakunya dalam menjalankan pemeirntahan kelak.
Mereka pasti akan memperkuat komitmen pihak di dalam organisasi pemerintahhnya untuk menjalankan janji atau tugasnya dengan jujur dan berintegritas.
Proses yang dilaksanakan oleh Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan itu terang benderang menunjukkan siapa gerangan yang amat peduli antikorupsi di Sulawesi Selatan.
Mereka pasti akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi implementasi janji, mendorong partisipasi aktif, dan meminimalkan potensi penyimpangan
Merekalah pemimpin yang dirindukan masyarakat Sulawesi Selatan, pemimpin yang dengan lugas dan tegas menyatakan sikap antikorupsinya.
Redaksi
Diperkenankan mengutip sebagian atau keseluruhan informasi dari portal KarebaDIA sepanjang untuk kepentingan publikasi dan sosialisasi agenda politik Danny Pomanto - Azhar Arsyad (DiA).
